Soppeng - Di era Pemerintahan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia menegaskan ingin membangun pemerintahan yang bersih dari KKN dimasa kepemimpinannya menurutnya tidak ada Negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih.
Sekertaris LSM SIDIK ( Saluran Informasi Dan Investigasi Korupsi) Jufri,S.I.Kom mengatakan bahwa tidak bisa di pungkiri terdapatnya Tambang Ilegal yang masih beroperasi.
Begitupun maraknya Rokok Ilegal yang beredar di Bumi Latemmamala Kabupaten Soppeng.
Selain dari pada itu terdapat dugaan praktik KKN, pada penentu kebijakan, dan potensi terindikasi korupsi terhadap pejabat, termasuk Kepala Desa yang Nakal.
berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dirilis 9 Desember 2024 di Hakordia ,sejak 2015 hingga 2024, terdapat lebih dari 900 kasus korupsi terkait Dana Desa yang diungkap, dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun.
Jufri menekankan pentingnya edukasi antikorupsi disemua kalangan harus dimulai sejak dini sekitar 80 persen kasus korupsi di Indonesia terjadi dari pengelolaan APBN dan APBD yang seringkali di mark-up.
Ketua LSM SIDIK Andi Mul Makmun meminta kepada Aparat Penegak Hukum sekiranya mengusut dan menindak para penambang ilegal, rokok Ilegal dan terkhusus kepada pengelola anggaran yang potensi terindikasi Korupsi demi keselamatan bangsa khususnya dl Bumi Latemmamala.
Dan kami tidak segan segan melaporkan bilamana kami dapatkan oknum yang sifatnya melanggar dan melawan hukum khusunya terindakasi Korupsi.tutupnya